Inilah Deretan Kasus Hukum Lippo Group Hingga Suap 13 Milyar

Lebih dari setahun megaproyek Meikarta yang ada di Bekasi, Jawa Barat garapan perusahaan besar Lippo Group diterpa berbagai badai persoalan, dari persoalan managemen, keuangan hingga yang teranyar persoalan hukum dugaan suap 13 milyar. Bisnis Lippo yang lain juga ikut terkena imbasnya.

Minggu (14/10) sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi dibawa KPK. Mereka terkena operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap perijinan Meikarta.

Kasus Hukum Lippo Group

(Image: Breakingnews.co.id)

Mereka adalah Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili, Sahat, Dewi Tisnawati dan Jamaludin dari jajaran pejabat pemerintahan kabupaten Bekasi.  KPK juga menetapkan tersangka dari lingkaran perusahaan Lippo Grup, Henry, Taryudi, dan Fitra Djaja serta Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro.

Selain melakukan penangkapan, KPK juga menyegel tiga ruangan di Kantor Dinas PUPR, antara lain ruangan bidang penataan ruang PUPR, ruang Kepala Dinas PUPR, dan ruangan sekdis PUPR.

Yang teranyar, KPK mengarahkan penyelidikannya atas bisa tidaknya Lippo Group dijadikan tersangka. Cukup hanya membuktikan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro terbukti melakukan perintah penyuapan, maka Lippo Group jadi tersangka korporasi.

Kasus Hukum Lippo Group

Kasus Hukum Lippo Group

(Image: riauredaksi.com)

Itu hanyalah salah satu kasus yang saat ini sedang dihadapi Lippo Group bersama dengan mega proyeknya. Selain itu, Lippo Group juga pernah menghadapi berbagai hukum persoalan lainnya.

Bahkan dalam setahun terakhir ini, bisnis Lippo Group menjadi sorotan lantaran kinerja bisnisnya sedang terpuruk. Tak tanggung-tanggung, dari sekian banyak persoalan itu ada yang sampai ke meja hijau.

Sebelum diduga melakukan tindak pidana penyuapan, Lippo Group lewat berbagai usaha lainya pernah digugat sampai ke pengadilan. Sebelumnya, Meikarta sempat terseret ke pengadilan niaga. Persolanya datang dari sejumlah rekanan.

Salah satu yang cukup menyita perhatian publik adalah ketika rekanan PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi menggugat Lippo Group. Mereka mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditujukan kepada PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). Penyebabnya MSU belum membayar utang sebesar Rp40 miliar pada 30 Mei 2018.

Selain dua persoalan hukum digugat rekanan proyek Meikarta dan skandal dugaan suap perijinan Meikarta, bisnis Lippo Grup lainnya juga tak lepas dari persoalan. Sebut saja, Cinemaxx — jaringan bioskop milik taipan Mochtar Riady— digugat oleh PT Plaza Lifestyle Prima pada Oktober 2017 yang tidak lain adalah anak perusahaan dari PT Plaza Indonesia Realty Tbk.

PT Plaza Indonesia Realty mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang disebabkan karena PT Cinemaxx Global Pasifik (salah satu bisnis milik lippo group), selaku operator Cinemaxx lalai menyelesaikan tunggakan tagihan. Mereka lalai membayar kewajiban senilai Rp48,29 miliar.

Selain persoalan hukum, sebenarnya bisnis Lippo Group juga menghadapi tren pasar yang cenderung tidak menguntungkan. Lippo Group sedang menghadapi masa-masa kritis akibat perubahan tren pasar terutama akibat perubahan pola belanja konsumen serta menjamurnya bisnis online. Hingga akhirnya membuat Lippo menutup sejumlah gerai Matahari sepanjang tahun 2017.

Di pasar modal, megaproyek Meikarta yang terkena kasus korupsi membuat saham PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terguncang. Lippo Karawaci adalah induk usaha pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama.

Sebelum adanya OTT, saham Lippo Karawaci (12/10) masih berkisar Rp 298 per saham. Tetapi setelah OTT digelar KPK (14/10), harga saham Lippo Karawaci turun drastis. Bahkan sempat menembus angka terendah di level Rp 276 per saham, meski kemudian ditutup di level Rp290 per saham (15/10).

Sehari kemudian bahkan sahan Lippo Group mencapai level terendah di level Rp256 per saham.