Ketahui Syarat Membuka Kantor Cabang Baru di Indonesia

Syarat Buka Kantor Cabang di Indonesia

Sebagai salah satu negara dengan prospek ekonomi menjanjikan di Asia Tenggara sekaligus masuk dalam daftar dua puluh negara dengan perekonomian terbesar di dunia, tak salah bila banyak perusahaan ingin melebarkan sayapnya di negeri ini. khusus untuk perusahan dalam negeri, banyak yang ingin membuka cabang baru di seluruh kota-kota besar negara Indonesia.

Untuk bisa membuka cabang baru, tentu ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Merangkum dari berbagai sumber hukum tertulis, berikut syarat membuka kantor cabang baru di Indonesia:

1. SIUP

SIUP adalah Surat Izin Usaha perdagangan. Dalam hal ini, syarat membuka kantor cabang baru di Indonesia tidak diperlukan pembuatan SIUP yang baru. Cukup melampirkan Salinan SIUP dari kantor cabang pusat.

Hal ini telah dilegasisasikan dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan khususnya pada Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009.

2. TDP

TDP adalah Tanda Daftar Perusahaan. Untuk urusan yang satu ini segala bentuk kantor baik pusat, cabang, perseorangan, dan bentuk usaha lain hukumnya wajib memiliki TDP untuk menjalankan usahanya.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 37/2007”) yang isinya  tentang kewajiban untuk mendaftar sebagai perusahaan yang menjalankan usaha bisnisnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik itu sebagai kantor pusat, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, atau sebagai kantor perwakilan saja.

(Baca Juga: Tata Cara dan Syarat Mendirikan PT Menurut Ketentuan Undang-Undang)

3. SDKU

SKDU adalah Surat Keterangan Domisili Usaha. Surat ini biasanya diatur oleh Perda. Jadi sangat tergantung dengan daerah di mana cabang baru dibuka. Ada yang mengharuskan memilikinya dan ada yang tidak. Seperti misalnya di Surabaya, untuk mendirikan sebuah badan usaha diperlukan adanya SKDU.

Namun hal ini belum tentu sama dengan peraturan daerah lain. Yang perlu diketahui adalah walaupun untuk memiliki SKDU ini tidaklah wajib, namun untuk kelanjutan pengurusan SIUP, TDP dan NPWP serta pengurusan badan usaha lain akan banyak terhambat apabila belum atau tidak memiliki SKDU ini. Jadi alangkah baiknya bila SKDU dimiliki terlebih dahulu.

4. NPWP

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP yang dimaksud di sini adalah NPWP badan atau perusahaan, bukan pribadi. NPWP menjadi nomor yang wajib dimiliki baik oleh kantor pusat maupun kantor cabang.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.16 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan yang menerangkan bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha akan dikenakan kewajiban pajak sesuai dengan UU Perambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Selain itu pula diwajibkan untuk melaporkan usahanya pada kantor Dirjen Pajak di wilayah kerjanya sesuai dengan tempat tinggal tempat kegiatan usahanya.

5. SITU

SITU adalah Surat Izin Tempat Usaha. Sama halnya dengan SKDU, pengurusan surat ini diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Biasanya hal ini terkait dengan adanya dampak dari proses bisnis yang dijalankan terhadap lingkungan daerahnya.

Jadi sebaiknya untuk izin yang satu ini tanyakan dan pelajari terlebih dahulu berdasarkan peraturan daerah masing-masing. Akan tetapi sebaiknya Anda memiliki SITU ini untuk mempermudah Anda dalam menjalankan usaha. Apalagi bila terjadi masalah di kemudian hari, surat ini akan menjadi landasan kuat bagi Anda untuk terus mengembangkan usaha di daerah kantor cabang tersebut.

6. HO

HO adalah singkatan dari Hinderordonnantie yaitu semacam Surat Izin Gangguan. Sama halnya seperti SITU diatas, surat izin inipun diatur berdasarkan peraturan daerah. Tujuannya pun sama, yakni untuk mendeklarasikan bahwa usaha di kantor tersebut telah mendapat izin dari masyarakat sekitar apabila selama berlangsungnya proses bisnis terjadi dampak atau gangguan terhadap masyarkat dan lingkungan sekitarnya.

Itulah gambaran syarat membuka kantor cabang baru di Indonesia apabila Anda hendak mendirikan kantor cabang, baik di kota yang sama maupun di kota yang berbeda. Akan tetapi perlu diingat, bahwa setiap usaha yang akan diijalankan perlu mendapat perhatian lebih detail lagi berhubung tidak semua jenis usaha memiliki syarat yang sama dengan jenis usaha yang lain.

Seperti halnya untuk pendirian usaha jasa di bidang konstruksi, dalam peraturan daerah telah ditetapkan agar memiliki surat tersendiri yang dinamakan SIUJK atau Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Hal ini telah ditetapkan dalam UU No 18 tahun 1999. Dalam Pasal 10 UU No. 18 tahun 1999 disebutkan bahwa izin usaha konstruksi, dalam hal ini SIUJK, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, dan berbagai macam sertifikasi baik keahlian dan keterampilan ditetapkan dalam pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah.

Tips Mengurus Syarat Buka Kantor Cabang

Syarat Buka Kantor Cabang di Indonesia
Image: depositphotos.com

Untuk melancarkan usaha ada baiknya Anda melakukan research terlebih dahulu terkait perijinan-perijinan yang terkesan rumit. Namun hal ini sangat berguna di kemudian hari apalagi bila usaha yang akan Anda jalankan memiliki potensi besar untuk maju.

Bila memang dirasakan prosedur yang berbelit dan rumit, ada baiknya jika menyewa seorang pengacara atau notaris yang kompeten di bidang syarat membuka kantor cabang baru di Indonesia.

Hal ini pun bermanfaat bila Anda berencana memiliki beberapa kantor cabang di beberapa kota yang berbeda. Karena dapat dipastikan perijinannya pun akan sedikit berbeda apabila surat-surat ijin yang Anda perlukan dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing kotanya.

Walaupun terkesan njelimet dan ribet, semua syarat membuka kantor cabang baru di Indonesia ini sebenarnya menguntungkan Anda di kemudian hari. Karena segala sesuatunya saat ini berkaitan dengan hukum, maka usaha yang Anda rintispun haruslah dilindungi hukum. Sehingga Anda merasa aman dalam menjalankan usaha ini.