Nyatanya, Banyak Gedung di Jakarta Tak Penuhi Sistem Proteksi Kebakaran!

Sistem Proteksi Kebakaran

Selain memiliki nilai estetika, setiap gedung tinggi juga didesain dengan standar keamanan demi menjamin kenyamanan selama berada di dalam gedung. Untuk itu pemerintah pun telah membentuk berbagai badan untuk memberikan standarisasi yang harus dipenuhi jika ingin membangun bangunan. Tetapi nyatanya, tak semua gedung tinggi di Jakarta memenuhi standar sistem proteksi kebakaran.

Subedjo, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta mengungkapkan fakta demikian. Dari total 897 gedung atau bangunan tinggi yang ada di Jakarta, ada lebih dari 30 persen tak memenuhi sistem proteksi kebakaran. Lebih tepatnya ada 280 bangunan tinggi yang tak memenuhi dan ada 617 bangunan tinggi sudah memenuhi sistem tersebut.

Hal itu diakui oleh Subedjo di Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Plaza Semanggi, Jakarta dalam acara Publik Lecture yang mengambil tema Fire Risk Managenemt pada Kamis (13/12) malam.

Dilihat dari jumlahnya, bangunan tinggi yang belum memenuhi sistem proteksi kebakaran bisa dikategorikan cukup tinggi. Tentu ini sangat membahayakan para pengguna atau orang-orang yang menghuni bangunan tersebut setiap harinya, aku Subedjo.

Sistem Proteksi Kebakaran
Image: arencon.com

Stiker Merah Pada Gedung Tak Penuhi Sistem Proteksi Kebakaran

Pemerintah DKI tak tinggal diam pada gedung-gedung yang tak memenuhi sistem proteksi kebakaran. “Pada pengelola ratusan bangunan ini, kita sudah berikan pembinaan,” Kata Subedjo.

Lebih lanjut lagi, dia mengatakan “ Kita periksa, lalu kita ingatkan, dan bahkan sampai kita berikan stiker merah besar di gedung itu. Stiker ini menjadi tanda bahwa gedung tersebut tidak memenuhi standar kebakaran,” jelasnya.

Kebijakan menempel stiker warna merah sebagai tanda gedung tak memenuhi standar sistem proteksi kebakaran ternyata ampuh. Cukup efektif untuk membuat teguran keras. Terutama pada bangunan yang berbentuk apartemen, hotel atau perkantoran. “Ketika sudah kami tempel stiker merah, pengelolanya akan merasa tertampar keras”. Dari situ “penghuninya bisa marah karena keteledoran pengelola gedung,” jelas Subedjo.

Meski demikian tidak semua pengelola gedung memiliki iktikat baik untuk memenuhi standar sistem proteksi kebakaran. Masih ada saja pengelola gedung yang enggan memenuhinya.

(Baca Juga: Mengenal Cara Kerja dan Jenis-jenis Alat Pendeteksi Kebakaran)

“Namun, bila masih ada pengelola gedung masih tidak mempunyai itikad baik sebagaimana telah ditetapkan untuk bangunan tinggi. Maka kami bisa saja untuk mengajukan pengelola ke pengadilan. Sesuai dengan ketentuan, kita bisa berikan sanksi hukum. hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 8 tahun 2008,” tutur Subedjo.

Pemilik gedung nantinya tidak hanya berkewajiban menyediakan sistem proteksi kebakaran. Tetapi setiap tahun pengelola gedung juga harus melakukan pemeliharan pada peralatan penanggulangan dan pencegahan kebakaran di bangunannya. Beberapa peralatan yang harus dipelihara misalnya hidran air, sprinkle dan tabung gas kebakaran.

SKK Bagi Yang Memenuhi

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta tidak hanya mengeluarkan stiker merah bagi gedung yang belum memenuhi sistem proteksi. Malainkan juga mengeluarkan Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) yang diajukan bagi gedung atau bangunan tinggi yang telah melakukan pemeliharaan.

Sertifikat ini masa berlakunya satu tahun, jadi harus diperpanjang setiap tahunnya. SKK ini juga menjadi persyaratan mengajukan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang berguna ketika mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Imbasnya jika tidak punya SKK, maka SLF tidak akan dikeluarkan.

“Kalau tidak punya SKK, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PM-PTSP) DKI tidak akan mengeluarkan SLF,” tutup Subedjo.

(Source: BeritaSatu.com)