Pemerintah Resmi Membentuk Komite Keselamatan Bangunan Gedung

Komite Keselamatan Bangunan Gedung

Siang itu, Senin (15/01/2018) sekitar pukul 11.55 WIB, 70-an orang tiba-tiba berteriak. Mereka jatuh bersama dengan robohnya selasar mezzanine Tower II Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tingginya lebih dari 5 meter.

Beruntung tak ada korban jiwa, tetapi tentu meninggalkan bekas luka yang mendalam. Tak hanya bagi para korban yang secara fisik terluka, tetapi pada kita semua yang setiap hari bekerja di gedung. Nyatanya, gedung yang terlihat kokoh pun tak berarti mampu menampung semua pengunjungnya.

Data yang disebutkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta bahkan menunjukkan kalau pada akhir tahun 2017 dari 780 hanya 558 gedung yang memenuhi persyaratan keamanan. Sisanya, sebanyak 222 gedung atau 28% belum memenuhi.

Dibentuklah Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG)

Pencegahan perlu dilakukan. Karena itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (21/11/2018) mengumumkan membentuk Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG).

Komite ini nantinya akan berfungsi melakukan proses pengecekan desain bangunan gedung di seluruh Indonesia untuk kemudian memberi rekomendasi kepada Menteri PUPR sesuai dengan amanah UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Seusai Seminar Nasional bertema “Sinergi Pengelolaan Risiko Kebencanaan Menuju Permukiman Tangguh Bencana” yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga menyampaikan bahwa “Fungsi komite ini membantu mengecek desain bangunan yang ada di daerah tersebut sebelum IMB terbit”.

(Baca Juga: Akankah Gedung di Jakarta Tahan Gempa?)

Nantinya akan ada empat aspek yang bakal menjadi perhatian komite ini terkait bangunan gedung. Terdiri dari keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan.

Komite Keselamatan Bangunan Gedung dibentuk dengan anggota berasal dari elemen seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan juga akademisi. Sedangkan untuk Dirjen Cipta Karya akan bertugas sebagai Ketua KKBG.

Tak butuh waktu lama, “setelah dilantik, KKBG akan langsung terjun untuk mulai bekerja. Pekerjaan pertamanya adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan working group.” terang Danis.

Komite Keselamatan Bangunan Gedung
Image: kbic.com

Negara Rawan Bencana

Menurut Danis, sampai dengan saat ini penerapan aspek-aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kemudahan masih belum berjalan dengan baik. Contohnya bisa dilihat dari keberadaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang tidak di semua kabupaten atau kota.

Tingkat kesadaran daerah untuk TABG masih rendah. Padahal isu keamanan gedung adalah salah satu isu penting yang ada di Indonesia, mengingat negara ini rawan akan bencana. Tercatat dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, tak sampai 10 persen yang memiliki TABG. “jadi masih sangat rendah.” kata Danis masih di tempat yang sama.

Salah satu tugas lain yang bakal dipikul oleh KKBG adalah mendorong pembentukan TABG di daerah. Wujudnya nanti Komite Keselamatan Bangunan Gedung memberikan rekomendasi yang ujungnya adalah peraturan daerah (perda). Selain itu, Komite Keselamatan Bangunan Gedung juga bertugas mengingatkan daerah akan potensi kerawanan bencana yang bisa terjadi suatu saat pada daerah tersebut.

“Sehingga nantinya kita harapkan kita sadar bahwa kita ini hidup di daerah potensi gempa tapi kita siap,” tuntas dia.

Dalam seminar tersebut hadir pula, Dwikorita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang membenarkan bahwa jumlah gempa di Indonesia bertambah banyak tiap tahunnya.

Misalnya saja “Dalam dua tahun terakhir terjadi lonjakan seismisitas,” begitu jelas Dwikorita.

Sesuai data, pada hingga september 2018 total gempa terjadi sebanyak 8.552 kali. Bandingkan dengan tahun 2017 yang hanya mencapai sebanyak 7.172 kali gempa. Sampai akhir tahun 2018, tentu bakal ada tambahan lagi. Ancaman Gempa bumi dan tsunami bahkan mengancam 46% pesisir pantai di Indonesia.