PT Berdomisili di Apartemen, Bolehkah Menurut Hukum?

PT domisili apartemen

Kecenderungan masyarakat untuk memilih apartemen sebagai hunian atau tempat tinggal terus meningkat, khususnya di kota-kota besar. Lokasinya yang strategis di tengah keramaian kota dan dekat dengan berbagai pusat kegiatan menjadikan apartemen solusi hunian terbaik bagi masyarakat kota. Salah satunya adalah menjadikan apartemen sebagai domisili PT. Namun pertanyaannya, bolehkah PT berdomisili di apartemen?

Untuk menjawabnya, ada baiknya cermati terlebih dahulu bagaimana aturan hukum yang berlaku mengatur domisili PT.

Apa itu Domisili PT?

PT domisili apartemen
Image: interiorbalimax02.wordpress.com

Domisili seringkali dikaitkan dengan tempat di mana kita tinggal. Lalu, bagaimana jika tempat tinggal kita berpindah-pindah karena urusan pekerjaan atau penempatan dinas?

Untuk memudahkan kita memahami definisi domisili yang sebenarnya, tempat kediaman dibedakan menjadi dua yaitu tempat kediaman hukum (yuridis) dan tempat kediaman sesungguhnya. Kediaman hukum (yuridis) atau domisili menurut KUH Perdata ialah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.

Berbicara tentang domisili, perlu kita pahami bahwa tidak hanya manusia saja yang diwajibkan untuk menetapkan domisili. Di dalam hukum perdata, subyek hukum (pemangku hak dan kewajiban) terdiri dari manusia dan badan hukum.

Badan hukum yang berstatus sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang diwakili oleh para pengurusnya, seperti mengadakan perjanjian jual beli, perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, dan lain sebagainya. Karenanya, setiap orang menurut hukum harus mempunyai tempat tinggal atau domisili, begitu pula dengan badan hukum.

Domisili Perseoroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan usaha yang oleh hukum dinyatakan sebagai perusahaan berbadan hukum. Dengan status itu, Perseroan Terbatas menjadi subjek hukum yang memangku hak dan kewajibannya sebagai badan hukum.

Pada tahapan akan mendirikikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), salah satu dokumen yang harus dilengkapi adalah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP). Permohonan SKDP diajukan kepada kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor PT anda, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan (domisili).

Hal yang ditekankan dalam menetapkan kedudukan hukum perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 UU Perseroan Terbatas bahwa domisili PT harus berkedudukan di daerah kota atau Kabupaten dan tercatat dalam anggaran dasar perseroan. Lebih jelas lagi, pasal 17 mengatur tentang:

  1. Perseroan mempunyai tempat kedudukan di kota atau kabupaten dalam wilayah negara republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Sedangkan alamat perusahaan dan kedudukan perseroan (domisili) adalah hal yang berbeda. Bahwa sebagaimana disebutkan didalam Pasal 5 UU Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa:

  1. Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
  2. Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
  3. Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hak Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan perseroan (domisili) sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar yang berada di dalam suatu kota atau kabupaten (Pasal 17 UU Perseroan Terbatas). Sedangkan alamat perusahaan tidak wajib ditentukan dalam anggaran dasar, akan tetapi dapat ditentukan oleh perusahaan di dalam suatu kedudukan perseroan (domisili) yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Jadi, apabila ada kasus hukum di mana suatu perusahaan ingin melakukan perubahan alamat namun masih dalam suatu daerah kota atau kabupaten sebagaimana tercatat sebagai domisili PT dalam anggaran dasar, maka tidaklah perlu perusahaan melakukan perubahan domisili pada anggaran dasarnya.

Tempat Usaha di dalam Apartemen

PT domisili apartemen
Image: decoist.com

Penggunaan alamat rumah sebagai tempat di mana perusahaan berdomisili masih terbilang banyak dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini dilakukan dengan membagi bangunan rumah menjadi tempat usaha dan tempat tinggal, cara ini biasa dikenal dengan rumah kantor (rukan).

Pada dasarnya tidak masalah apakah sebuah PT itu didirikan di sebuah bangunan kantor atau bukan bangunan kantor, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Lalu, bagaimana dengan apartemen?

Apartemen atau yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah rumah susun pada prinsipnya dibangun sebagai fungsi hunian. Disebutkan bahwa bangunan gedung yang memiliki fungsi hunian meliputi bangunan untuk rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tunggal sementara serta rumah susun.

Penyelenggaran bangunan gedung sebagaimana fungsinya ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat (2) huruf a UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bahwa “Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, pemilik bangunan gedung mempunyai kewajiban memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya”.

Bagi pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana telah diatur oleh undang-undang dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

Disebutkan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sanksi administratif itu diantaranya:

  1. Peringatan tertulis;
  2. Pembatasan kegiatan pembangunan;
  3. Pengehentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  4. Pengehentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  5. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  6. Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  7. Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  8. Pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  9. Perintah pembongkaran bangunan gedung.

Selain sanksi administratif, penyelewengan penggunaan fungsi hunian bangunan gedung dapat dikenai sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling denda paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun, jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain (Pasal 46 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

Ketentuan di atas kemudian dipertegas dalam peraturan daerah setempat. Seperti yang tertuang dalam Pergub DKI No. 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Pergub DKI Jakarta 128/2012). Sanksi yang tertuang dalam Pergub tersebut kurang lebih sama dengan sanksi yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Simpulan

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan, bahwa PT berdomisili di apartemen adalah hal yang bertentangan dengan hukum. Apartemen atau yang dalam peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah rumah susun pada prinsipnya dibangun sebagai fungsi hunian.

Barangsiapa yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana telah diatur oleh Undang-undang dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (Pasal 44 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung).

Pada dasarnya, terdapat banyak pilihan ruang kantor di dalam gedung dengan harga dan ketentuan yang meringankan berbagai kalangan pelaku bisnis. Lakukan pencarian dengan seksama berdasarkan kebutuhan, serta pelajari berbagai hal sebelum melakukan sewa kantor, maka Anda akan menemukan tempat kerja yang sesuai untuk dijalankan setiap harinya. Untuk pencarian sewa kantor, temukan di sini.