Tata Cara dan Syarat Mendirikan PT Menurut Ketentuan Undang-Undang

PT atau Perseroan Terbatas yang dalam Undang-Undang disebut Perseroan itu merupakan badan usaha yang memiliki ketetapan hukum. Karena berketetapan hukum inilah agar bisa mendirikan PT harus mengikuti aturan-aturan hukum yang berlaku baik itu hukum tertulis (formal) ataupun hukum yang tidak tertulis (kebiasaan). Hukum formal mengacu pada ketentuan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya.

Tata Cara dan Syarat Mendirikan PT

Bagi Anda para pelaku perusahaan rintisan yang ingin mendirikan PT, ada beberapa syarat dan tata cara yang harus dipenuhi. Berikut langkahnya:

1. Siapkan Data Pendirian PT

Saat akan membuat sebuah PT tentu Anda harus menentukan dulu Nama PT tersebut, Tempat dan Kedudukan PT, Maksud dan Tujuan PT, Struktur Permodalan PT serta Pengurus PT. Semua aspek diatas harus dipenuhi sebagai langkah awal pembuatan sebuah perseroan terbatas. Hal-hal itulah yang menjadi kunci utama kesuksesan sebuah perusahaan baru.

  • Nama PT. Perlu Anda ketahui bahwa nama PT tidak boleh sembarangan dan ada ketentuan hukumnya. Beberapa ketentuannya misalnya terdiri dari 3 suku kata, tidak boleh serapan bahasa asing dan tidak boleh menggunakan nama PT yang sudah terdaftar. Peraturan lebih lengkapnya dapat dilihat di PP 43/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
  • Tempat dan Kedudukan PT. Tempat dan kedudukan harus sesuai dengan alamat PT yang tertera. Jika Anda menempati kawasan Jakarta Pusat, maka alamat yang tertulis di Jakarta Pusat. Lalu jika Anda menaruh tempat dan kedudukan tidak sesuai dengan alamat, makan dalam praktekknya akan disebut sebagai cabang PT.
  • Maksud dan Tujuan PT. Maksud dan tujuan pendirian PT akan diatur dalam pasal 3 Akta Pendirian PT yang menjelaskan seputar kegiatan PT. Dijelaskan bahwa Anda dapat memilih jenis usaha apapun kecuali yang dilarang oleh Undang-Undang. Kemudian syaratnya harus ditulis dalam Akta Pendirian PT dan memiliki izin usaha. Misalnya jika Anda memiliki usaha restoran, makan harus memiliki izin restoran.
  • Struktur Permodalan PT. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, untuk bisa mendirikan PT harus punya modal dasar minimal Rp 50 juta, lalu minimal 25% dari modal dasar tersebut  harus disetor. Namun tahukah Anda ketentuan modal dasar mendirikan PT saat ini tidak lagi sebesar Rp 50 juta, melainkan sesuai kesepakatan pendiri PT sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
  • Pengurus PT. Pengurus PT terdiri dari Direktur dan Komisaris. Direktur bertugas sehari-hari menjalankan perusahaan dan bertindak atas nama perusahaan, sementara Komisaris hanyalah penasehat perusahaan yang tidak berhak bertindak atas nama perusahaan. Bila ada lebih dari 1 Direktur, maka harus ada salah satu yang diangkat sebagai Direktur Utama, berlaku juga untuk Komisaris.

2. Akta Pendirian di Notaris

Setelah Anda melengkapi data pendirian PT, saatnya masuk ke langkah berikutnya yaitu membuat Akta Pendirian PT. Akta Pendirian PT harus dibuat di Notaris tetapi akta tersebut tidak harus dibuat di Notaris yang berada di sekitar wilayah pendirian PT. Tetapi bisa dibuat di Notaris yang berada jauh dari lokasi pendirian PT, asal notaris tersebut telah resmi dan terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham.

Ada beberapa hal pula yang perlu Anda perhatikan ketika membuat Akta Pendirian PT di Notaris:

  • Semua Pendiri PT harus tanda tangan Akta Pendirian PT dilakukan dihadapan Notaris kecuali ada yang berhalangan hadir. Untuk yang berhalangan menghadap Notaris, bisa dikuasakan.
  • Notaris akan membacakan isi Akta Pendirian PT, selanjutnya Notaris juga akan menjelaskan apa maksud pasal-pasal dalam Akta Pendirian PT.
  • Saat penandatangan Akta Pendirian Akta, Notaris biasanya akan meminta beberapa dokumen, seperti penggunaan nama PT, penyetoran modal, alamat lengkap PT dan dokumen-dokumen lainnya.

3. Pengesahan SK Menteri Pendirian PT

Setelah selesai membuat Akta Pendirian PT di Notaris, selanjutnya Notaris akan mengajukan pengesahan akta tersebut ke Menteri Hukum dan HAM. Akta tersebut baru sah ketika surat keputusan badan hukum PT dari Menteri Hukum dan HAM keluar.

Apabila Surat Keputusan sudah selesai barulah PT memiliki nomor pajak dan wajib untuk melaksanakan lapor pajak setiap tahunnya. PT juga akan dianggap sebagai subjek hukum baru yang memiliki kewajiban dan hak yang melekat selamanya. Karena sudah menjadi badan hukum, maka PT bisa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama dirinya sendiri.

4. Domisili Kelurahan

Sebuah PT haruslah memiliki izin domisili yang akan dikeluarkan oleh kelurahan atau desa dimana domisili PT berada. Izin domisili sebuah PT akan dikeluarkan oleh pihak kelurahan dan izin domisilinya diatur oleh masing-masing pemerintah daerah. Kelurahan menjadi tempat yang penting untuk membuat sebuah perusahaan yang sifatnya legal.

Misalnya kalau Anda mendirikan PT di DKI Jakarta, Anda harus mengikuti Keputusan Gubernur DKI Jakarta 506/1989. Didalamnya terdapat istilah Surat Keterangan Domisili Perusahaan. Untuk mengurusnya dibutuhkan (1) surat pengantar RT dan RW; (2) Akta Notaris pendirian PT dan (3) KTP pemilik. Di Jakarta, Zonasi yang boleh untuk mendirikan PT bahkan sudah diatur.

5. Mengurus NPWP di Kantor Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) adalah sebuah nomor yang diberikan kepada setiap wajib pajak dan wajib pajak adalah salah satu cara untuk proses administrasi perpajakan yang tujuannya sebagai identitas wajib pajak PT yang akan didirikan. Sedangkan dalam pembuatan PT biasanya Anda akan memperoleh dua dokumen penting, yakni NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).

6. Mengurus Izin Usaha

Untuk mendirikan sebuah perusahaan tentu sangat dibutuhkan Izin Usaha yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Semua perusahaan harus punya SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan atau jasa. Sesuai dengan Permendag No. 46 tahun 2009, kategori SIUP ada 4 jenisnya: SIUP Mikro, SIUP Menengah, SIUP Kecil, dan SIUP Besar.

7. Mengurus TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

Sebuah perusahaan wajib melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sebuah pengakuan dan menjadi perusahaan yang sudah punya TDP. Sebuah perusahaan tidak akan mengalami kesalahan dalam bidang pengkuan bila sudah memiliki dan sudah masuk dalam Tanda Daftar Perusahaan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Pasal 5 ayat (1). Di dalamnya tertulis bahwa “Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan”

Itulah tatacara dan syarat pendirian PT sesuai ketentuan Undang-Undang. Jadi sebelum Anda mulai mendirikan perusahaan atau bahkan melakukan pencarian sewa kantor, ada baiknya pahami tata cara dan syarat mendirikan PT terlebih dahulu agar proses berjalannya nanti dapat terasa mudah. Walaupun memang, pada prakteknya nanti akan sedikit lebih rumit dan membutuhkan proses yang panjang, namun hal ini harus tetap diberlakukan demi pengesahan perusahaan Anda. Ada baiknya pula jika Anda ditemani oleh pihak-pihak yang paham akan prosedur pendirian PT ini.