Tata Cara Mengajukan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing di Indonesia

Izin Perusahaan Asing

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang sangat menjanjikan untuk berbagai ekspansi bisnis. Indonesia adalah salah satunya. Dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa, menjadikan Indonesia target pasar yang strategis. Belum lagi ditambah dengan tenaga kerja murah dan bahan baku melimpah, mengakibatkan banyak perusahaan asing membuka cabangnya di tanah air.

Hasilnya pemerintah coba mengoptimalkan segala potensi tersebut. Perusahaan asing yang ingin membuka cabang di wilayah Indonesia diberikan ijin semudah mungkin. Harapannya mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengoptimalkan potensi negara. Meski demikian, tetap dengan sejumlah tata cara dan prosedur.

Landasan Yuridis Membuka Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Landasarn yuridis mengenai tata cara mengajukan ijin kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia beberapa kali mengalami perubahan. Biasanya erat kaitanya dengan politik yang diambil oleh masa pemerintahan tertentu.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang begitu konsen pada keinginan membuka permodalan asing masuk ke Indonesia, peraturan mengenai ijin pembukaan kantor perwakilan dipermudah. Hasilnya melalui peraturan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), munculnya Peraturan BKPM No. 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Di dalam aturan hukum tertulis tersebut diatur sejumlah ketentuan mengenai perijinan penanaman modal dan fasilitas apa saja yang di dapat dari penanaman modal di Indonesia. Tak ketinggalan, di dalam aturan tersebut diterangkan juga bagaimana permohonan izin mendirikan Kantor Perwakilan Perusahan Asing (KPPA) di Indonesia.

Peraturan BKPM No.13/2017 secara rinci menyebutkan soal empat jenis izin kantor perwakilan. Keempat ijin tersebut terdiri dari ijin izin KPPA (Kantor Perwakilan Perusahan Asing), ijin KP3A (Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing), izin KPPA Migas, dan ijin BUJKA (Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.

(Baca Juga: Tata Cara dan Syarat Mendirikan PT Menurut Ketentuan Undang-Undang)

 

Cara Mengajukan Ijin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing

Lantas bagaimana cara mengajukan ijin kantor perwakilan perusahaan asing yang sesuai dengan Peraturan BKPM No.13/2017? Untuk mengajukan ijin kantor perwakilan perusahaan asing ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi. Berikut detailnya:

Pengajuan Ijin Dilakukan Secara Daring

Permohonan izin KP3A, KPPA, dan KPPA Migas dilakukan online. Tepatnya melalui aplikasi website bernama SPIPISE atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Melalui aplikasi tersebut, pemohon diharuskan melengkapi sejumlah persyaratan tertentu. Lalu untuk permohonan ijin BUJKA dilakukan secara langsung atau offline ke PTSP Pusat di BKPM. Ketentuan soal bagaimana caranya diatur secara lengkap dalam Pasal 44 Peraturan BKPM No.13/2017.

Perlu diketahui, SPIPISE adalah sistem aplikasi elektronik yang digunakan untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan yang secara langsung terintegrasi ke BKPM dan Kementerian atau LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan, Administrasi Kawasan Ekonomi Khusus, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, DPMPSTP (Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tingkat Provinsi, DPMPTSP tingkat Kabupaten/Kota, serta Instansi PTSP (Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang berwenang dalam Bidang Penanaman Modal.

Persyaratan Yang Dibutuhkan

Untuk mengajukan permohonan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Persyaratan ini tergantung jenis permohonan ijin yang diajukan. Pengajuan ijin KPPA dengan ijin KPPA Migas berbeda syaratnya. Berikut syarat lengkapnya berdasarkan Lampiran I Peraturan BKPM No.13/2017.

Persyaratan Pengajuan Izin KPPA

  1. Rekaman tentang anggaran dasar (article of association) yang disusun dalam bahasa Inggris atau bisa juga dalam bahasa Indonesia;
  2. Surat penunjukan (Letter of Appointment) yang diketahui oleh KBRI atau Atase Perdagangan setempat;
  3. Surat Permohonan (Letter of Intent) yang diketahui oleh KBRI atau Atase Perdagangan setempat;
  4. Surat Keterangan (Letter of Reference) yang didapat dari KBRI atau Atase Perdagangan setempat;
  5. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan. jika WNA berupa paspor dan jika WNI : KTP dan NPWP;
  6. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);
  7. Surat Pernyataan (Letter of Statement) yang didapat dari Kepala Kantor Perwakilan. Surat ini berisi pernyataan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan. Artinya tidak boleh melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia. Surat ini diketahui oleh KBRI atau Atase Perdagangan setempat;
  8. Khusus untuk perpanjangan ijin KPPA atau ada perubahan, maka harus ditambah denga:
  • Laporan KPPA
  • Izin KPPA yang dimiliki
  • Dokumen pendukung perpanjangan
  1. Surat kuasa, hanya bila pengajuan permohonan ijin tidak dilakukan oleh pimpinan perusahaan secara langsung;

Persyaratan Pengajuan Izin KPPA Migas

  1. Surat Permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.
  2. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan: jika WNA berupa paspor dan jika WNI, KTP dan NPWP;
  3. Dokumen legalitas alamat kantor.
  4. Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.
  5. Pas Photo ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna).
  6. Bila tidak dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan, maka harus melengkapi Surat kuasa asli bermeterai cukup dan stempel perusahaan
  7. Dalam hal perubahan KPPA Migas, lampirkan:
  • Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
  • Izin KPPA Migas yang dimiliki
  • Laporan KPPA Migas
  • Dokumen pendukung perubahan
  1. Dalam hal perpanjangan KPPA, lampirkan:
  • Rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM
  • Izin KPPA Migas yang dimiliki
  • Laporan KPPA Migas
  • Dokumen pendukung perpanjangan

Waktu Permohonan Ijin Terbit

Sesuai usaha pemerintah untuk sebisa mungkin mempermudah perijinan penanaman modal ditanah air, maka ijin KPPA, KP3A, dan KPPA Migas diterbitkan paling paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Ijin akan diterbitkan dalam format portable document format (pdf) yang berbentuk sertifikat dengan tanda tangan digital. Sertifikat ini dilengkapi pula dengan lembar pengesahan.

Sedang untuk ijin BUJKA akan diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan benar dan lengkap. Jika ditolak, maka surat penolakan akan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Mudahnya ijin permohonan kantor perwakilan perusuhaan asing di tanah air semoga membawa dampak baik bagi negara ini. (Source: Brilio.net)