Tata Cara Mengurus Izin Lingkungan Bangunan Gedung

Surat Izin Mendirikan Bangunan

Setiap bangunan wajib butuh izin untuk didirikan, termasuk juga bila Anda ingin mendirikan kantor. Izin ini dibutuhkan karena dalam proses pembangunan kantor, pasti akan ada dampak kepada lingkungan. Dampak yang ditimbulkan bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Untuk meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan, maka kantor juga memerlukan adanya izin lingkungan.

Landasan Yuridis Izin Lingkungan Bangunan Gedung

Syarat untuk mendapat izin lingkunan bangunan kantor sama dengan syarat untuk mendapat izin lingkungan bangunan yang lain. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”.

Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa bangunan gedung yang wajib mengantongi izin Amdal adalah bangunan yang dibangun dengan luas lahan minimal 5 hektar dan luas bangunannya sendiri minimal 10 ribu meter persegi. Hal ini diperkuat dalam lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Yang Wajib Amdal.

Sedang bangunan gedung yang memiliki luas antara 2000 sampai 9999 meter persegi, wajib memiliki izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

(Baca Juga: Tata Cara dan Syarat Mendirikan PT Menurut Ketentuan Undang-Undang)

Selanjutnya untuk luas bangunan gedung dari 1 hingga 1999 meter persegi hanya perlu mengurus izin Surat Pernyataan Pengolahan Lingkungan (SPPL). SPPL adalah kesanggupan dokumen yang menyatakan kesanggupan agar tidak membuang sampah sembarangan.

Dari keterangan di atas, setidaknya bisa disimpulkan bahwa bangunan gedung yang memiliki luas minimal 2000 meter persegi wajib memiliki izin lingkungan. Sedang yang kurang dari 2000 meter persegi hanya membuat dokumen SPPL saja.

Cara Mengurus Izin Lingkungan Bangunan Gedung

Lantas, bagaimana cara mengurus izin lingkungan?

Tentang tata cara mengurus izin lingkungan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

  1. penyusunan AMDAL dan UKL-UPL;
  2. penilaian AMDAL dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
  3. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.”

Berpedoman pada peraturan pemerintah yang telah disebutkan, maka untuk memperoleh izin lingkungan ada tiga tahapan yang harus dilalui. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan dalam penjelasan berikut ini:

A) Penyusunan AMDAL dan UKL-UPL

AMDAL

AMDAL atau yang disebt juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan analisis mengenai dampak yang terjadi pada llingkungan hidup akibat dari suatu pembangunan. Dampak tersebut berisi dampak positif dan negatif yang bisa saja terjadi akibat dari suatu pembangunan. Dampak-dampak tersebut dilihat dari berbagai aspek, diantaranya aspek fisik, sosial, ekonomi, kultur atau budaya, hingga kesehatan masyarakat. AMDAL dinyatakan tidak layak bila dampak negatif yang ditimbulkan terlalu beresiko dan tidak bisa ditangani lagi.

Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk penyusunan AMDAL adalah:

  1. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

Dalam ANDAL ini, terdapat analisis berupa dampak negatif dan positif dari suatu pembangunan yang akan dikerjakan. Dampak-dampak tersebut kemudian dievaluasi untuk kemudian ditentukan cara menanggulangi dampak-dampak tersebut, khususnya menanggulangi dampak negatifnya.

  1. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL merupakan bagian lanjutan dari ANDAL. Dalam RKL ini, terdapat penanggulangan-penanggulan terhadap dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh suatu pembangunan. Dalam RKL ini, harus dipastikan bahwa dampak negatif yang dapat timbul karena suatu pembangunan bisa diantisipasi dan diatasi.

  1. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

RPL ini berisi program-program yang akan diterapkan guna memantau perubahan lingkungan akibat dari suatu pembangunan. Hasil dari pemantauan ini berguna untuk mengevaluasi dampak pembangunan terhadap lingkungan.

  1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan eksekutif adalah ringkasan yang memuat ANDAL, RKL, serta RPL. Pada intinya, ringkasan ini harus memuat dampak positif dan negatif dari suatu pembangunan, serta penanggulangan dari dampak negatif yang disebakan oleh pembangunan tersebut. Pastikan juga dampak negatif tersebut bisa ditangani dengan baik melalui program-program penanggulangan tersebut.

UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dibuat hanya untuk kegiatan yang tidak wajib membuat AMDAL. Berbeda dengan AMDAL, menyusun UKL-UPL tidak sesulit menyusun AMDAL. Dalam menyusun UKL-UPL, tidak diperlukan banyak dokumen, namun cukup dengan mengisi suatu formulir. Formulir tersebut berisi tentang:

  • Identitas pengaju UKL-UPL.
  • Rencana pembangunan yang akan dilakukan.
  • Dampak dari pembangunan yang akan dilakukan.
  • Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
  • Tanda tangan dan cap

B) Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL

Dalam mendapat izin lingkungan, ada dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu dengan cara melalui pengajuan AMDAL, atau pengajuan UKL-UPL. Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berikut ini langkah-langkah dalam penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL

Penilaian AMDAL

Dalam proses penilaian AMDAL, dibutuhkan waktu paling lama 75 hari kerja, termasuk 10 hari kerja SPT Pengumuman. Proses penilaian AMDAL secara berurutan dilakukan oleh Sekretariat KPA, tim teknisi, dan terakhir oleh KPA.

Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah proses penyusunan dan penilaian AMDAL serta Izin Lingkungan yang dikutip dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

izin lingkungan bangunan gedung

Pemeriksaan UKL-UPL

Berbeda dengan penilaian AMDAL, pemeriksaan UKL-UPL membutuhkan waktu yang jauh lebih singkat daripada penilaian AMDAL. Pada pemeriksaan UKL-UPL, hanya dibutuhkan waktu 14 hari kerja, termasuk pengumuman permohonan izin lingkungan namun tidak termasuk perbaikan/penyempurnaan.

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk menteri, kepala instansi LH Provinsi, atau kepala instansi LH Kabupaten/Kota.

Untuk lebih jelasnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merilis alur proses penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta Izin Lingkungan untuk izin lingkungan bangunan gedung seperti pada gambar di bawah ini.

C) Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan

Permohonan dan penerbitan izin lingkungan dibedakan menjadi dua jalur, yaitu jalur AMDAL dan jalur UKL/UPL.

Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan Jalur AMDAL

Dalam websitenya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merilis alur proses permohonan hingga penerbitan Izin Lingkungan hidup dari jalur pengajuan AMDAL seperti gambar di bawah ini.

Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan Jalur UKL/UPL

Sedangkan untuk jalur UKL/UPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa alur permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan hidup adalah seperti gambar di bawah ini.

Jika seluruh ketentuan izin lingkungan bangunan gedung di atas telah dilalui, maka kini Anda tinggal membangun bangunan. tentu tidak akan ada permasalahan hukum di kemudian hari.